Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru Tahun 2016

12/06/2017 – 15:48

Pekanbaru – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak Dan Kota Pekanbaru kepada Pimpinan DPRD masing-masing. Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak Dan Kota Pekanbaru disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA. bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak Dan Kota Pekanbaru, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu pengecualian untuk nilai aset tetap dan nilai penyusutan aset tetap.

Opini-opini tersebut diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.
Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.