BPK RI Sepakati Nota Kesepahaman Akses Data dengan Pemerintah Daerah dan BUMD di Provinsi Riau

4-websitePekanbaru РSenin, 15 Oktober 2012, BPK RI menyepakati Nota Kesepahaman tentang Akses Data serta Keputusan Bersama Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan 13 pemerintah daerah serta 1 BUMD di Provinsi Riau. Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro bersama Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal, SE, MP dan 13 Bupati/ Walikota di Provinsi Riau serta Direktur Operasional PT. Bank Riau Kepri di Auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Riau. Penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua BPK RI,  Drs.Hadi Poernomo, Ak., Anggota BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, S.H., M.H.

Penandatangan Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama ini merupakan lanjutan dari sosialisasi dan pembahasan¬† mengenai e-audit dengan pemerintah daerah dan PT. Bank Riau Kepri yang telah dilakukan sebelumnya. Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama ini tidak menambah atau mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh BPK RI dalam melakukan pemeriksaan, tetapi lebih mengarah kepada mekanisme pemerolehan data. “Dengan kata lain, mengatur cara untuk meningkatkan efisiensi dalam memperoleh data yang diperlukan” Sebut Kepala Perwakilan dalam laporannya.

8-website-2Sementara itu, Ketua BPK RI dalam sambutannya menyatakan bahwa e-audit ini adalah usaha BPK untuk mempermudah perolehan data/ dokumen dalam melakukan pemeriksaannya. Melalui e-audit, BPK memprakarsai pembentukan sinergi data dengan auditee melalui strategi link & match data. Dengan konsep “BPK Sinergi” ini BPK berharap akan memberikan manfaat yaitu, mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan Negara dan mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran Negara.

Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal, SE, MP menyambut baik penandatangan Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama ini, “Penandatanganan ini merupakan bentuk respond an tanggungjawab kita untuk mengelola keuangan dan kekayaan daerah dengan lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga akan dapat menjadi salah satu indicator penting dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif dan optimal.”7-website