All for Joomla All for Webmasters
Tuesday, December 12, 2017

TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEWA DAN PINJAM PAKAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah...

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN...

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu...

DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN

Terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UUAP, dimaksudkan untuk lebih menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah...

PENGELOLAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan....

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya...

MENYONGSONG PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN...

Selepas Reformasi 1998, pelbagai program pembenahan dilakukan di segala bidang kenegaraan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diundangkannya paket undang-undang...
Free WordPress Themes, Free Android Games